Tok, Kades Pembacok Warga yang Bertanya Soal BLT Divonis 8 Tahun Penjara
jpnn.com, BANDA ACEH - Kepala desa nonaktif Pulo Kitou, Kecamatan Meurah Mulia M Yusuf, terdakwa kasus pembacokan warganya Zulkarnaini divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (19/2).
“Kami sebagai pihak yang mendampingi korban mengapresiasi putusan majelis hakim yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa tersebut," kata kuasa hukum korban dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kontak Intra Advokasi (YLBH-Kontra) Aceh Deri Sudarma, di Banda Aceh, Jumat.
Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Utara dengan hukuman enam tahun penjara.
Amar putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim, T Latiful didampingi dua hakim anggota, Janita dan Annisa Sitawati dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual.
Deri mengatakan, putusan lebih tinggi dua tahun dari tuntutan JPU jaksa itu dinilai cukup memberikan rasa keadilan terhadap kejadian yang dialami korban.
Dengan putusan ini, Deri berharap ke depan tidak ada lagi sikap premanisme serta main hakim sendiri lagi di Aceh, apalagi dilakukan oleh seorang pejabat desa terhadap warganya.
"Pertimbangan hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 ayat (2) juncto Pasal 53 KUHPidana, tentang percobaan pembunuhan, sehingga divonis delapan tahun penjara," ujar Deri.
Sebelumnya, M Yusuf membacok warganya Zulkarnaini dengan menggunakan parang pada Sabtu (29/8/2020) lalu.
Kepala desa nonaktif Pulo Kitou, Kecamatan Meurah Mulia M Yusuf, terdakwa kasus pembacokan warganya Zulkarnaini divonis delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Kamis (19/2).
- Carok di Sampang Dipicu Masalah 2 Kiai, Begini Ceritanya
- Motif Pembacokan di Sampang Berawal dari Kunjungan Calon Bupati, 2 Kiai Cekcok
- Carok Massal di Sampang, Ini Pernyataan Terbaru AKBP Hendro
- Polisi Ungkap Fakta soal Pelaku Carok di Sampang, Kapolri Beri Atensi
- Para Kades Kembali Diingatkan Bersikap Netral di Pilkada 2024
- DPR Apresiasi Penjabat Gubernur Jateng Atas Respons Soal Isu Netralitas Kades dan Lurah