Tok, Kemenkeu Perpanjang Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya memperpanjang insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor.
Perpanjangan insentif tersebut untuk mendukung pemulihan sektor industri otomotif di tengah pandemi Covid-19.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkue) Febrio Kacaribu mengatakan insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor banyak dimanfaatkan masyarakat kelas menengah di tengah pandemi.
"Berlanjutnya insentif PPnBM DTP diharapkan kinerja sektor otomotif terus menguat dan kembali mencapai tingkat penjualan dan produksi pada level sebelum pandemi atau bahkan lebih baik di tahun 2022," ungkap Febrio Kacaribu dalam siaran persnya, Selasa (8/2).
Menurut dia, peran insentif fiskal selama ini krusial dalam menstimulus pemulihan tersebut, termasuk insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor.
Tingkat pertumbuhan perdagangan kendaraan mampu bangkit dari kontraksi 14,1% pada 2020 menjadi tumbuh 12,1% pada 2021.
Begitu juga dari sisi produksi, industri alat angkutan melonjak dari terkontraksi 19,9% pada 2020, kemudian meningkat signifikan 17,8% pada 2021.
“Kebijakan insentif PPnBM DTP penjualan mobil berhasil mendorong pemulihan sisi permintaan yang diikuti dengan peningkatan sisi supply," lanjut Febrio.
Pemerintah akhirnya memperpanjang insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor.
- Perkuat Layanan, Jetour Targetkan Buka 30 Dealer di Indonesia Hingga Akhir 2025
- Istana Bantah Anggaran Pendidikan Kena Efisiensi, KIP & Beasiswa Tak Terdampak
- Bos Ford Motor Sebut Donald Trump Telah Mengacaukan Industri Otomotif Amerika
- Legislator Demokrat Anggap CoreTax Solusi Perpajakan Baru, Meski Ada Kendala
- Sri Mulyani Terbitkan Aturan Insentif Pajak Kendaraan Listrik
- Pelaksanaan Tugas Kemenkeu di Bidang Kepabeanan dan Cukai Dukung Asta Cita Presiden RI