Tokoh Adat ke Jakarta Demi Terbentuknya DOB Krayan
Serta, masuk dalam Lokasi Prioritas (Lokpri) I dan II sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga saat ini Krayan masih menggantungkan hidup dengan negara tetangga. Termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sampai sekarang masih berharap dengan Malaysia. Dan pernah terjadi masyarakat Krayan ingin ke Sarawak, Malaysia menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masa aktifnya telah berakhir. Sehingga dilarang, namun masyarakat bersikeras karena menganggap bahwa KTP miliknya benar yang diberikan camat setempat. Itu menandakan, masyarakat belum mengetahui adanya e-KTP yang dicetak di Nunukan. Untuk ke kota tentunya membutuhkan biaya,” bebernya menceritakan.
Selain itu, pelayanan dasar di Krayan masih minim. Mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Dikarenakan, salah satu akses ke Krayan hanya melalui jalur udara. Untuk jalur darat dapat ditempuh, tetapi harus ke Malaysia terlebih dahulu.
“Sampai sekarang ada dua kecamatan yang belum memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Belum lagi Rumah Sakit yang telah rampung dikerjakan pada 2015 lalu belum dapat difungsikan karena tidak ada alat kesehatan dan tenaga medis. Sehingga, warga yang sakit harus diterbangkan ke Tarakan,” tambahnya.
Sehingga, pihaknya berharap agar Pemerintah Pusat dapat merealisasikan DOB Krayan. Dikarenakan, berdasarkan aturan Krayan yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia memang layak dimekarkan. (akz/eza)
Tim presidium calon DOB Kabupaten Krayan didampingi lima tokoh adat Krayan berangkat ke Jakarta untuk menggalang dukungan.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Fadel Muhammad Ingin Boliyohuto jadi Kabupaten Baru di Provinsi Gorontalo Bisa Terwujud
- Kampanye di Kotamobagu, Anies Pertimbangkan Pemekaran Bolaang Mongondow Raya Jadi Provinsi Baru
- Dukung Pembentukan Cianjur Selatan, Syarief Hasan Minta Moratorium Pemekaran Ditinjau Ulang
- Panglima Separatis: Otsus dan Pemekaran Hanya Menyengsarakan Rakyat Papua
- NasDem: Anies Siap Mendukung Pemekaran Kalbar
- Soal Usulan Pemekaran Kabupaten/Kota di Papua Barat, Ketua Komisi II DPR Bilang Begini