Tokoh Agama Ajak Elite Politik Perbaiki Hubungan Sebelum Ramadan
jpnn.com, JAKARTA - Bulan Ramadan diharapkan bisa jadi momentum elite politik dan masyarakat untuk merajut kembali hubungan setelah sempat merenggang karena perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024. Ramadan harus jadi bulan untuk membersihkan jiwa.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan tidak ada larangan berdebat selama Ramadan.
Namun, dia menekankan, pentingnya berdebat tetap dilakukan dengan santun, cerdas, dan tidak dimaksudkan sebagai permusuhan.
“Di dalam hadits disebutkan bahwa agar puasa seseorang sempurna dan diterima oleh Allah hendaknya dia menghindari perkataan yang memecah belah, menggunjing, dan kotor. Kritik dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan kepalan tangan atau kemarahan,” kata Mu'ti.
Menurut Mu'ti, Ramadan idealnya menjadi bulan Islam, yaitu bulan di mana secara spiritual seorang Muslim membersihkan jiwa dari segala dosa dan sifat-sifat tercela.
Hubungan antar sesama manusia yang selama Pemilu 2024 sempat rusak, harus diperbaiki.
“Ramadan adalah momentum kita melakukan islah sosial dengan memperbaiki hubungan sosial yang sempat koyak atau rusak, karena perbedaan sikap dan pilihan politik,” ujar Mu'ti.
Sebelumnya, usai mengumumkan awal puasa Ramadan 1445, Menteri Agama Yaqut Chalil Qoumas juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bergandengan tangan usai menjalani kontestasi politik 2024. Ramadhan merupakan bulan penuh rahmat untuk saling menginstrospeksi diri sendiri.
Hubungan antar sesama manusia yang selama Pemilu 2024 sempat rusak, harus diperbaiki terutama menjelang Ramadan
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024