Tokoh Kaus Merah Ditembak, Bangkok Status Darurat

BANGKOK - Aksi protes massa Kaus Kuning di ibu kota Thailand mulai membuat Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra pusing. Selasa malam (21/1), pemerintah memberlakukan status darurat di Kota Bangkok. Kemarin (22/1) salah seorang pemimpin kelompok pro pemerintah, Kaus Merah, menjadi korban penembakan.
   
"Kwanchai Praipana, penyiar radio setempat yang berperan aktif dalam unjuk rasa Kaus Merah pada 2010, tertembak pada bahu dan lutut," kata Kolonel Kowit Charoenwattanasa dari Kepolisian Bangkok.
   
Dia yakin penembakan itu bermotif politik. Meski aktivis pro pemerintah tersebut terluka parah, nyawanya sama sekali tidak terancam. Kini dia dirawat intensif di rumah sakit.
   
Penembakan Kwanchai itu jelas membuat suasana Bangkok semakin tegang. Massa Kaus Kuning yang mengadakan aksi protes akbar bertajuk Bangkok Shutdown tersebut kini harus berhadapan dengan musuh yang nyata. Yakni, Kaus Merah.
   
Selama ini para aktivis Kaus Merah hanya memantau unjuk rasa oposisi. Selama oposisi tidak bertindak anarkistis, Kaus Merah berjanji tidak mengerahkan massa.
   
Kemarin polisi menyatakan belum mendapat gambaran mengenai penembak. Tidak jelas pria misterius yang menembaki Kwanchai itu berasal dari kubu oposisi atau pemerintah. Meski demikian, insiden tersebut akan sangat mudah memicu amarah massa Kaus Merah. Bangkok pun kembali berpotensi menjadi medan bentrokan antara kubu anti dan pro pemerintah.
   
Sementara itu, oposisi memilih untuk mengabaikan dekret status darurat di Bangkok. Massa Kaus Kuning bakal tetap melanjutkan aksi protes sampai tuntutan mereka terpenuhi. Yakni, Yingluck menyingkir dari pemerintahan. "Kami tidak peduli pada status darurat. Kami akan tetap berdemonstrasi seperti biasa," ujar Akanat Promphan, Jubir massa Kaus Kuning.
   
Pemerintahan Yingluck memberlakukan status darurat di kota yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus urat nadi perekonomian Thailand tersebut selama 60 hari. Dalam situasi darurat, pemerintah memberikan lebih banyak wewenang kepada aparat untuk menindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau pelaku kejahatan. "Kali ini kami tidak akan memberlakukan jam malam," tegasnya.
   
Selain tidak memberlakukan jam malam, pemerintahan Yingluck memperbolehkan publik menyelenggarakan pertemuan atau berkumpul di tempat-tempat umum. Adik perempuan mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut juga tidak akan menyensor media.

"Dekret itu hanya akan menjadi metode pencegahan. Kami tidak akan mengumbar kekuatan seperti yang lalu," tandas Kementerian Luar Negeri Thailand. (AP/AFP/BBC/hep/c14/tia)