Tokoh Papua Minta Lukas Enembe Hormati Proses Hukum di KPK, Nyatakan Kebenaran
jpnn.com, PAPUA - Tokoh agama di Papua, Pdt Alberth Joku meminta Gubernur Papura Lukas Enembe pro aktif bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang tengah dia hadapi.
KPK sudah melayangkan surat panggilan kedua sejak pekan lalu, namun Lukas Enembe belum juga datang dengan alasan sakit.
“Tidak ada salahnya Bapak Gubernur maju dengan berani, nyatakan kebenaran dan kejujuran, atas nama Tuhan. Hukum menjadi jalan pembuktian bahwa tuduhan yang sudah diketahui publik adalah tidak benar. Kalau pun benar, maka konsekuensinya juga harus dijalankan sebagai sikap bijak menjalankan tanggung jawab. Membuktikan diri di ruang pengadilan adalah pembuktian dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan,” papar Pdt Alberth, Senin (26/9).
Menurut Pdt Alberth, setiap pejabat negara, apa pun agamanya, sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik.
Maka dalam menjalankan pekerjaan dan melayani sesama, dia diajarkan untuk takut pada Tuhan.
“Apa yang terjadi pada Gubernur Papua saat ini, harusnya mau bertanggung jawab akan apa yang telah diperbuat, memenuhi panggilan KPK, mengikuti koridor hukum yang berlaku dan sebagai seorang pejabat publik harus bersikap pro aktif dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan,” ujarnya.
Sementara itu tokoh Pemuda Papua, Steve Mara melihat, penetapan Gubernur Lukas Enembe menjadi tersangka bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan.
Pihaknya mendukung penuh upaya KPK mengungkap dugaan pidana menerima suap Gubernur Lukas Enembe.
Penetapan Gubernur Lukas Enembe menjadi tersangka bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua, sehingga lebih transparan.
- Kasus Korupsi CSR BI-OJK, KPK Panggil Legislator Gerindra dan NasDem
- Berani Tetapkan Hasto Tersangka, KPK Era Setyo Budiyanto Layak Diapresiasi
- Connie Tanggapi Status Tersangka Hasto, Lalu Bicara Kasus Pencucian Uang Kakak & Adik
- Temukan Aset yang Tak Dilapor, KPK Proses Kepala BPJN Kalbar
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi