Tokoh Suku Kamoro Menolak Tegas Wacana Pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi
jpnn.com, JAKARTA - Tokoh masyarakat Mimika asli suku Kamoro, Marianus Maknaipeku menyatakan menolak dengan tegas wacana pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi yang belakangan ini mencuat.
Marianus menegaskan wacana tersebut justru akan menambah beban dan masalah bagi masyarakat lokal, terutama bagi suku-suku asli seperti Kamoro dan Amungme.
Marianus meminta kepada Valentinus S. Sumitro yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menolak gagasan pemekaran tersebut.
Sebagai perwakilan masyarakat adat, Marianus mengungkapkan kekecewaannya jika Valentinus malah mendukung usulan ini.
"Bapak Valentinus harus mendengar suara kami masyarakat asli Papua. Pemekaran yang diusulkan hanya akan menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan manfaat bagi suku-suku asli, terutama Kamoro dan Amungme," tegas Marianus dalam keterangan resmi yang diterima redaksi JPNN hari ini.
Ia menyatakan jika memang ada wacana pemekaran, lebih baik wilayah Papua Bomberai Raya yang diusulkan, bukan Papua Nemangkawi.
Ia menilai bahwa pemekaran Papua Nemangkawi hanya akan melayani kepentingan beberapa kelompok tertentu, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suku-suku asli.
"Wacana pemekaran wilayah ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Mimika Papua Tengah, terutama di wilayah yang terlibat langsung. Banyak yang merasa bahwa pemekaran wilayah ini lebih bersifat politis dan tidak berdasar pada kebutuhan riil masyarakat adat," tegasnya.
Tokoh masyarakat Mimika asli suku Kamoro, Marianus Maknaipeku menyatakan menolak dengan tegas wacana pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi yang mencuat.
- Dukung Penuh Pengamanan Pilkada di Puncak, Tim Asistensi Operasi Damai Cartenz 2024 Turun Gunung
- Khusus Calon PPPK, Ini Info Terkini dari Bu Ani
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Suket Dipalsukan Cawagub Papua, Pria ini buat Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
- Anggaran Gaji 2.300 CPNS-PPPK 2024 Daerah Ini Belum Masuk RAPBD, Waduh!
- Berdemonstrasi di Kedubes AS, Aktivis Tolak Campur Tangan Asing dalam PSN dan Urusan Papua