Tol Sumatera Harus Cepat

”Konsorsium ini terbuka untuk perusahaan /BUMN/BUMD lainnya dan pihak swasta yang memang benar-benar punya modal,” ucapnya. Dalam mewujudkan percepatan pembangunan tol Sumatera, pemerintah daerah dituntut peranan aktifnya. Mulai perizinan hingga masalah Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), pencadangan kawasan  ekonomi, pembebasan lahan hingga setoran penyertaan saham dalam konsorsium.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera ini. ”Yakni soal perizinan, pembebasan lahan dan penyertaan modal,” ucapnya.

Untuk Sumsel, sudah dilakukan MoU dengan Jasa Marga. Saat ini, tanah untuk tol di Sumsel sudah ada, tapi belum dibebaskan. ”Berapa kebutuhan dananya sedang dihitung. Barangkali bisa dimulai dengan APBD perubahan tahun ini. Atau dijanjikan dulu kepada masyarakat, lalu dilunasi 2013," ungkap Alex.

Sumsel juga akan bergerilya mengusahakan kucuran dana APBN seperti yang dilakukan Riau. Namun tetap mencadangkan APBD. Sehingga jika APBN tidak turun, pembebasan tanah tersebut gunakan dana APBD.Usai pertemuan itu, langsung dilakukan penandatanganan MoU antara tiga provinsi dengan Jasa Marga. Yakni Pemprov Sumsel, Pemprov Sumbar dan Pemprov Riau.(tha)