Tolak Calon Independen, PA Dinilai Takut Kalah

Sementara Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, pemerintah pusat harus tegas dalam mengambil sikap dalam menjaga proses demokratisasi di Aceh dengan menjalankan tahapan pemilukada. Artinya, sikap politik Partai Aceh dan GAM yang menuntut mundur agenda Pemilukada Aceh adalah tindakan irasional, bertentangan dengan konstitusi dan sama sekali tidak memperhatikan kepentingan rakyat.

‘’Pemerintah harus bersikap tegas berjalannya demokrasi di Aceh, dengan menjaga pilgub Aceh berjalan sesuai tahapan, pengambilan suara 14 November 2011. GAM/PA kedudukannya dimata hukum sejajar dengan Organisasi Politik lainnya, dan damai Aceh sudah pada titik kulminasi dan harus kembali pada kehidupan normal seperti provinsi lainnya,” kata Ray.

Selain itu kata Ray pula, pemerintah harus tegas munculnya wacana dari desakan tokoh GAM/Partai Aceh agar Presiden SBY membuat Perpu tentang pemilihan Gubernur Aceh secara langsung oleh DPRA. Padahal, secara terang benderang kebijakan tersebut hanya akan mematikan demokratisasi di Aceh.

‘’Bukankan suatu kemunduran kalau gubernur Aceh dipilih langsung oleh DPRA? Jangan sampai persoalan internal Partai Aceh yang dipicu oleh kedangkalan wawasan dan prilaku arogansi elite Partai Aceh dalam kehidupan politik maupun sosial mematikan tatanan demokrasi yang tumbuh di Aceh,’’ paparnya.