Tolak Calon Luar Muna, Muscab Demokrat Deadlock
Senin, 20 Juni 2011 – 12:13 WIB
Pimpinan sidang Irwan, meminta, hal-hal yang subyektif jangan diajukan di arena Muscab. "Kita serahkan ke pemilik suara," sebutnya. Siapapun kata dia, asal kader Demokrat Muna memiliki hak untuk maju sebagai calon ketua. Pimpinan sidang yang juga pengurus DPD PD Sultra itu lalu mengetok palu menolak usulan yang diajukan oleh Faharuddin.
Tidak terima usulanya ditolak, Wakil Ketua Demokrat Muna itu, naik ke meja persidangan dan memukul meja pimpinan sidang. Pengurus Demokrat lain, kemudian menahan Faharuddin yang sudah terbawa emosi. Irwan pimpinan sidang, lalu menskorsing sidang 10 menit. Setelah sidang dibuka kembali, perdebatan antara calon ketua harus berdomisili di Muna dimasukan atau tidak tetap berlanjut. Bahkan untuk kedua kali, Faharuddin naik memukul meja pimpinan sidang karena usulannya tidak diakomodir. "Apa susahnya agar dimasukan kata berdomisili. Tolong itu dimasukan," himbaunya.
Mengambil jalan tengah karena musyawarah mufakat tidak tercapai, pimpinan sidang lalu mengusulkan untuk dilakukan voting. Namun lagi-lagi, Faharuddin ngotot menolak dilakukan voting. "Tidak boleh ada voting. Masa hanya untuk memasukan kata domisili harus dilakukan voting," gerahnya, sembari kembali mendatangi meja pimpinan sidang.
Karena situasi yang tidak terkendali lagi. Ditambah masing-masing kubu mempertahankan pendapat, pimpinan sidang setelah berembuk menskorsing Muscab sampai waktu yang tidak ditentukan.
RAHA - Pemilihan Ketua Umum DPC Demokrat Muna, deadlock. Pemilihan yang digelar di aula Bappeda Muna, diwarnai dengan pemukulan meja pimpinan sidang.
BERITA TERKAIT
- Deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu-Kementerian PPPA-KPU Jamin Ruang Aman bagi Perempuan
- Warga Jakarta Masih Ada Beli Air Bersih Pakai Jeriken, Ridwan Kamil Janjikan Hal Ini
- Poltracking Indonesia Jadi Lembaga Paling Akurat Berkat 5 Lapis Verifikasi Data
- Nadya Roihana: PKB Mengutuk Kekerasan di Pilkada Sampang
- Madas Nusantara Deklarasikan Dukungan untuk Pramono-Rano
- 3 Cawagub Tawarkan Kebijakan Menangani Banjir di Jakarta