Tolak Dana Aspirasi Berarti Anti Kesejahteraan

Sedangkan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Abdul Ghafar Usman menyatakan, jika nanti usulan DPD tentang dana untuk desa sebsar Rp 1 miliar tenyata tidak digubris pemerintah, maka harus ada alasan yang jelas kenapa usulan itu tidak dimasukkan ke dalam RAPBN 2011.

"Kalau nanti ternyata anggaran ini tidak masuk ke dalam pidato presiden pada 16 Agustus 2010 (pidato kenegaraan sekaligus penyampaian nota keuangan pemerintah) , maka pemerintah harus memberikan alasan yang bisa diterima," ujar legislator asal Riau ini.

Ghafar menegaskan, jika dana aspirasi sebanyak Rp 1 miliar setiap desa ini disepakati, maka nantinya tinggal membuat mekanismenya untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan negatif seperti adanya penyelewengan. "Anggaran ini kan bukan diberikan kepada anggota DPD, tapi langsung kepada daerah," tegasnya.(yud/jpnn)