JPNN.com 
Tolak Gugatan DPD soal Presidential Treshold, MK Berpotensi Melawan Kedaulatan Rakyat
Sabtu, 16 Juli 2022 – 15:30 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan penghapusan presidential threshold (PT) dari 20 persen menjadi nol persen.. Ilustrasi. Foto: Natalia Laurens/JPNN
“Pertama, itu dikaitkan dengan penguatan sistem presidensial. Kemudian (kedua), penyederhanaan partai politik secara alamiah,” kata Fajar dalam sebuah diskusi virtual, Rabu(13/7). (boy/jpnn)
MK berpotensi melawan kedaulatan rakyat karena menolak gugatan DPD soal presidential threshold.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
BERITA TERKAIT
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK
- 90 Ribu Honorer Satpol PP Ancang-Ancang Menggugat KepmenPAN-RB 11 Tahun 2024 ke MK
- 14 Daerah di Sumut Tunggu Putusan MK terkait Hasil Pilkada 2024
- Tim Hukum DIA Bakal Bongkar Dugaan 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilgub Sulsel
- Willy Yoseph Cabut Permohonan PHPU Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran Tunggu Dilantik
- Tim Andika-Hendi Beber Kecurangan: Kami Minta MK Batalkan Hasil Pilkada Jateng
