Tolak Hasil Pilgub, Adukan ke MK

 Begitu pula di Sampang. Quick count menunjukkan bahwa Kaji unggul dengan 58, 1 persen. Namun, di penghitungan manual Kaji kalah dengan angka 48 persen. Padahal, kata Khofifah, kalaupun dikurangi lebih dari dua persen—yakni margin error yang ditetapkan—pihaknya masih tetap unggul.

 Karena itu, Khofifah yakin hasil quick count Lembaga Survey tidak salah. Justru, ada yang salah dengan penghitungan manual di dua kota itu. Sebab, lembaga tersebut, kata Khofifah, tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan. Mereka hanya bertanggungjawab secara ilmiah. ’’Mereka kan lembaga yang independen. Tak ada yang mempengaruhi,’’ tegasnya.

 Selain itu, hasil quick count , kata Khofifah, diambil beberapa menit sertelah penghitungan di tingkat TPS selesai. Saat itu, suara masih belum dipengaruhi dan dimanipulasi. ’’Makanya, kami menilai suara di quick count itulah yang valid. Bukan hasil penghitungan manual KPU,’’ katanya.

 Mirdasy menambahkan, bukti kecurangan tidak hanya itu. Dia banyak mendapati dokumen di tingkat PPK cacat. Mulai dari ada yang di type-ex hingga menuliskan data dengan bolpen yang berbeda. Itu, kata Mirdasy, adalah kecurangan yang dilakukan untuk mencuri suara Kaji.

  Ketua Tim Pemenangan Kaji Masykur Hasyim mengatakan, berdasarkan data temuan di lapangan, pihaknya menolak hasil penghitungan suara tersebut. Tim Kaji akan membawa persoalan itu di Mahkamah Konstitusi untuk menuntut dua hal. Yakni, dilakukannya pilkada ulang di Madura dan penghitungan ulang di beberapa kota yang dianggap bermasalah. Yaitu, antara lain, Pasuruan, Kediri, Probolinggo, Jombang, dan Surabaya. (aga)