Tolak Impor Beras 1 Juta Ton, Politikus PAN Minta Bulog Segera Lakukan Penyerapan

"Kami Fraksi PKS menolak kebijakan impor beras 1 juta ton. Bukan kami anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sungguh sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri," katanya.

Oleh karena itu, Andi mendesak agar pemerintah tidak melakukan sandiwara pada persoalan impor beras.

Apalagi, kata dia, pemerintah pernah melakukan kebijakan sunyi, di mana setahun lalu tiba-tiba ada impor, tanpa pembahasan dan penjelasan yang masuk akal.

"Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasannya dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri," katanya.

Senada dengan Komisi IV, Sekretaris Jenderal Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Yadi Sofyan Noor meminta pemerintah agar meninjau kembali kebijakan impor beras.

Yadi menilai, kebijakan tersebut tidakk tepat, mengingat saat ini para petani di sejumlah daerah sedang menghadapi panen raya tahunan.

"Di beberapa wilayah pada saat ini sudah memasuki masa panen, seperti di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Papua, Sulsel, Sulteng, Sulut, Gorontalo, Kaltim, Kalteng serta Kalsel. Maka itu diharapkan pemerintah melalui Perum Bulog segera menyerap dan menampung hasil produksi padi di daerah-daerah tersebut," katanya.

Menurut Yadi, penyerapan Bulog menjadi sangat penting karena para petani di masa pandemi ini sudah bersusah payah memanfaatkan waktu, tenaga, dan modal usahanya untuk meningkatkan produksi, terutama dalam mengantisipasi kelangkaan pangan dengan merujuk anjuran Kementerian Pertanian.