Tolak Jampersal, Daerah Diminta Tegur Bidan
Kamis, 28 Juli 2011 – 13:23 WIB

Tolak Jampersal, Daerah Diminta Tegur Bidan
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Karolin Margret Natasa menegaskan praktek persalinan yang dikelola para bidan di Indonesia saat ini sudah terjangkit wabah liberal. Hal itu ditandai dengan tindakan penolakan oleh para bidan terhadap para ibu pemegang Jaminan Persalinan (Jampersal) yang mau melahirkan.
"Tidak saja pada aspek ekonomi, peristiwa melahirkan pun sudah terjangkit wabah liberal. Buktinya, para bidan saat ini tidak lagi mengindahkan aspek-aspek sosial dan kemanusiaan karena banyak di antara mereka yang terang-terangan menolak para ibu pemegang Jampersal yang hendak melahirkan karena Jampersal hanya mematok biaya persalinan sebesar 350 ribu rupiah," kata Karolin Margret Natasa, di Jakarta, usai kunjungan kerja (Kunker) ke Kalimantan Selatan, Kamis (28/7).
Dijelaskannya, keputusan untuk menetapkan nilai Jampersal 350 ribu rupiah itu bukan asal ditetapkan saja tapi sudah melalui suatu hitungan-hitungan yang matang dari Kementerian Kesehatan dan DPR juga turut mencermatinya. Sehingga nominal Jampersal 350 ribu rupiah itu sudah tepat dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dalam membantu persalinan para ibu yang tidak mampu.
"Lagi pula, kata dia modal dasar bagi ibu-ibu untuk melahirkan itu sesungguhnya kan ngedown doang. Orang numpang ngedown doang kok bayarnya mahal-mahal," kata politisi PDI-P itu.
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Karolin Margret Natasa menegaskan praktek persalinan yang dikelola para bidan di Indonesia saat ini sudah terjangkit
BERITA TERKAIT
- Perkebunan jadi Tantangan & Peluang Penyuluh Pertanian Mewujudkan Swasembada Pangan
- Rapat Bareng Komisi IV, Menhut Singgung Perintah Prabowo dan Penertiban PBPH
- GSRI Umumkan Hasil Riset Terbaru Soal Program Makan Bergizi Gratis, Jangan Kaget
- Kasasi Ditolak MA, Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Tetap Divonis 12 Tahun Penjara
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Seusai Ikuti Retret Kepala Daerah, Ahmad Luthfi Langsung Berdinas