Tolak Jepang Kuasai Inalum
Selasa, 19 Oktober 2010 – 07:49 WIB

Tolak Jepang Kuasai Inalum
“Fakta menunjukkan, kemiskinan masih banyak kita temui. Ini menunjukkan, kalau telah terjadi kesalahan dalam mengelola potensi yang ada. Sebagai contoh, kerjasama dengan Jepang yang sudah menjajah, mengeruk kekayaan Indonesia, hampir 30,5 tahun lamanya,” katanya.
Baca Juga:
Menurut dia, banyaknya tekanan dalam negosiasi perpanjangan, lantaran posisinya yang sangat strategis bagi Jepang. Banyaknya kontrak perjanjian utang baru serta pinjaman proyek antara pemerintah Jepang dengan Indonesia disinyalir akan berdampak kepada nasib PT Inalum.
“Perjanjian utang baru tersebut dikhawatirkan dapat memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk memperpanjang kembali kontrak kerja. Inalum dengan konsorsium 12 perusahaan Jepang, Nippon Asahan Aluminium. Inalum juga menjadi model kerjasama Pemerintah dengan Swasta Jepang di luar negeri yang berhasil memanfaatkan dana murah sebagai bantuan, tapi mendapatkan manfaat komersial yang sangat besar bagi Jepang,” urainya.
Dia melanjutkan, kerugian bertahun-tahun yang harus ditanggung pemerintah Indonesia yang tidak dikomunikasikan, sejak pembentukannya sampai 2002, Inalum selalu menderita rugi. Kerugian terbesar disebabkan mismatch antara utang dan pembayarannya. Utang kepada pemerintah Jepang untuk menutup biaya investasi sebesar 411 miliar yen pada tahun 1976 dengan bunga 3-4 persen harus dibayar dalam dolar. “Keuntungan yang baru dimulai pada 2006 lebih disebabkan makin menguatnya yen terhadap dollar serta meningkatnya harga logam dunia, bukan karena kinerja manajemen yang membaik,” katanya.
JAKARTA -- Proses kontrak baru antara pemerintah Indonesia dengan Jepang terkait PT Inalum dihadang protes. Menyusul aksi demonstrasi Gepara (Gerakan
BERITA TERKAIT
- Trump Terapkan Bea Masuk Tinggi ke Produk RI, Misbakhun Punya Saran untuk Pemerintah & BI
- Ekonom Ungkap Komoditas yang Bakal Terdampak Kebijakan Tarif Trump
- Harga Pangan Sejumlah Komoditas Stagnan Tinggi
- H+3 Arus Balik Lebaran, KAI Daop 4 Semarang Catat ada 94 Ribu Penumpang
- Analis Sebut Kans Ekonomi Indonesia Alami Perkembangan Progresif
- Respons Pemerintah RI Soal Kebijakan Baru Donald Trump