Tolak Kenaikan Listrik, PPP Minta Pemerintah Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 900 VA sebesar 143 persen dari Rp 605 per kwh, menjadi Rp 1352 per kwh.

Sekretaris Fraksi PPP Amir Uskara mengatakan, kenaikan ini sangat memberatkan masyarakat. Terlebih lagi saat Ramadan dan lebaran nanti. Daya beli masyarakat dikhawatirkan akan menurun. “Ini juga akan mengurangi tingkat kesejahteraan,” kata Amir di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6).

Dia menambahkan, kondisi ekonomi negara juga masih belum stabil. Menurut dia, kenaikan TDL yang dilakukan tanpa sosialisasi secara memadai ini, justru akan memberatkan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi inflasi.

“Hal ini justru bertentangan dengan Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menginginkan adanya kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik,” paparnya.

Inflasi yang timbul akibat kenaikan TDL ini, lanjut dia, akan menggerus tingkat pendapatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan semakin menurun.

F-PPP menyadari bahwa listrik sangat berperan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, harga energi yang murah merupakan upaya mendorong kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Selain mempertimbangkan kenaikan, F-PPP meminta pemerintah menekan kebocoran trasmisi guna meningkatkan efisiensi penyaluran daya listrik. “Peningkatan efisiensi itu dilakukan di semua lini dengan menekan tingkat losses (susut tenaga listrik) serendah mungkin,” kata anggota Komisi XI DPR itu.

Dia menambahkan, dalam jangka pendek pemerintah harus bisa melakukan negosiasi harga pembelian bahan bakar untuk mendapatkan potongan harga sehingga bisa melakukan penghematan.

“Pemerintah harus mengurangi pemakaian BBM yang masih cukup besar untuk pembangkit yang ada dan menggantikannya dengan bahan bakar lain, seperti gas, batu bara, panas bumi dan air,” ujarnya.

Selain murah, pasokan bahan bakar tersebut lebih banyak dibanding BBM. Karenanya, Amir mengatakan, pemerintah harus mendorong BUMN di sektor energi seperti PT Pertamina, PT PGN, PT Bukit Asam agar dapat menjamin pasokan khususnya gas dan batu bara kepada PLN. “Sehingga konsumsi BBM dapat dikurangi secara signifikan,” tegasnya.

Untuk jangka panjang, dia menambahkan, pemerintah bisa mengurangi porsi BBM dan meningkatkan energi terbarukan. Dalam memenuhi kebutuhan energi domestik, pemerintah harus memprioritaskan program diversifikasi energi.