Tolak Koalisi Permanen di Pilpres
Minggu, 20 Mei 2012 – 07:03 WIB
JAKARTA - Usul perlunya koalisi permanen yang disuarakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap sulit terealisasi. Partai Golkar menegaskan usul koalisi permanen tersebut tidak ideal dengan sistem pemilu di Indonesia saat ini. Konteks pemilu serentak, kata Taufiq, bisa dilakukan dalam dua hal. Yakni, pemilihan legislatif dan eksekutif hingga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, pemilu serentak bisa dilakukan untuk pemilihan legislatif dan presiden saja. "Jika ada pemilu serentak, koalisi bisa diadakan. Sebab, semua akan melihat posisi masing-masing," ujarnya mengingatkan.
"Koalisi permanen itu harus dimulai dari sistem pemilunya. Kalau sekarang, itu absurd," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Taufiq Hidayat saat dihubungi kemarin (19/5).
Menurut dia, sistem pemilu yang telah disepakati DPR dan pemerintah saat ini menunjukkan tahap yang berbeda antara pemilu legislatif dan presiden. Sementara itu, untuk membentuk koalisi permanen, Taufiq menilai perlu dilakukan pemilu serentak demi menjamin kontrak politik masing-masing parpol. "Sebab, (koalisi) itu akan kalkulatif," ujar mantan ketua Panja Revisi UU Pemilu tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA - Usul perlunya koalisi permanen yang disuarakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap sulit terealisasi. Partai Golkar menegaskan
BERITA TERKAIT
- Pilkada Masuk Masa Tenang, Bawaslu Serang Fokus Mengawasi 2 Titik Rawan
- Jokowi Aktif Mendukung Paslon Tertentu, Al Araf: Secara Etika Itu Memalukan
- Al Araf Nilai Jokowi Memalukan Turun Kampanye di Pilkada 2024
- Polres Pematangsiantar Siap Berikan Keamanan di TPS Saat Pilkada Berlangsung
- Temuan Perludem: Ribuan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
- Jenderal Sigit Pastikan Kesiapan Polri Jelang Pilkada Serentak 2024