Tolak Lengserkan Pemerintahan Sah, Muhammadiyah Ogah Ikut Aksi Kepung Istana

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah elemen termasuk Front Pembela Islam (FPI) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Selasa (13/10) guna menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mewanti-wanti anggotanya tidak mengikuti aksi tersebut.

Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, fokus organisasinya saat ini ialah penanggulangan Covid-19.

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10)," ujar Mu'ti dalam pernyataan resminya, Senin (12/10).

Anggota British Council Advisory Board 2006-2008 itu menegaskan, Muhammadiyah lebih fokus pada penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

"Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi," ujarnya.

Pemegang kartu tanda anggota (KTA) Muhammadiyah bernomor 750178 itu menambahkan, aksi demonstrasi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Menurutnya, Islam mengajarkan tentang meninggalkan perbuatan yang lebih banyak  madarat dibandingkan manfaatnya.

Mu'ti menuturkan, dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan ketimbang hal yang penting (muhim).