Tolak Menteri, Freeport Dinilai Hina Negara

"Tindakan penolakan itu benar-benar melecehkan negara dan Freeport harus disanksi karena kedatangan dua menteri itu bahagian dari tugas konstitusi menteri selaku pembantu presiden," tegas politisi Partai Golkar itu.

Sikap manajemen Freeport yang melarang pejabat pemerintahan untuk mendatangi tempat kejadian peristiwa menurut Firman sudah cukup kuat dijadikan alasan untuk menindak Freeport.

"Minimal pemerintah menghentikan sementara operasional Freeport sambil menunggu hasil investigasi robohnya terowongan itu. Kalau terbukti lalai dalam faktor keselamatan kerja, kita mendesak pemerintah untuk mengusir PT Freeport dari Indonesia dan seluruh sahamnya kita nasionalisasi," tegas Firman Soebagyo. (fas/jpnn)