Tolak Ojek Online, Ratusan Pengojek Pangkalan Serbu Gedung DPRD

jpnn.com, BATAM - Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu gelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (10/5).
Mereka meminta ojek online di Batam dibubarkan.
"Kami menolak tegas ojek online di Batam. Wali Kota harus segera mengeluarkan larangan ojek online beroperasi," tutur Joko, salah seorang perwakilan aliansi ojek pangkalan kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
Dalam orasinya, mereka mengancam menurunkan semua ojek pangkalan jika suara mereka tidak didengar. "Sejak kehadiran ojek online, pendapatan kami berkurang," teriaknya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Musofa yang menerima keluhan mereka mengaku secara hukum DPRD tidak bisa langsung begitu saja merekomendasikan pencabutan ojek online.
Namun demikian, dia berjanji akan menjadi penengah dalam merekomendasikan tuntutan tersebut. "Kita harus telaah dulu permasalahannya. Izinnya seperti apa," kata Musofa.
Menurut dia, logika ekonomi yang disampaikan ojek pangkalan cukup masuk akal. Namun demikian sebagai penyedia jasa, masyarakat berhak memilih ojek pangkalan atau online.
"Sama kasusnya dengan belanja di minimarket atau warung. Ada pilihan," tuturnya.
Aliansi Ojek Pangkalan Batam Bersatu gelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (10/5).
- Soal Tuntutan THR & Status Mitra Platform Online, Modantara Singgung PHK Massal
- Ramadan Sebentar Lagi, Banyak Pengemudi Ojol Menolak Ikut Aksi
- Tidak Semua Driver Ojol Ikut Ajakan Demo soal THR, Alasannya Manusiawi
- Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja