Tolak Outsourcing, PDIP Dorong UU Sistem Pengupahan

Rieke menegaskan, yang dipersoalkan dan ditolak PDIP adalah pengalihan tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. "Dan ini yang banyak terjadi. PDIP memaknai pengalihan tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu sebagai perbudakan moderen," ucapnya.

Lebih lanjut Rieke mengatakan, UU Ketenagakerjaan sudah mengatur bahwa perusahaan pengguna jasa pekerja tidak boleh menggunakan pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Namun outsourcing, lanjutnya, dikecualikan untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi seperti cleaning service, catering, security, jasa angkutan buruh.

"Praktik outsourcing yang menjamur sekarang ini justru bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan, karena tidak memilah mana yang termasuk core business perusahaan dengan  pekerjaan penunjang. Kita mendesak penghapusan praktik outsourcing yang salah kaprah," pungkasnya.(ara/jpnn)