Tolak Perkawinan Anak di Indonesia, Orang Tua Harus Ikut Andil

jpnn.com, JAKARTA - Perkawinan anak merupakan salah satu isu kompleks  saat ini menurut Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Bappenas, 2020).

Pasalnya ada banyak faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak di lingkungan masyarakat. Mulai dari kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, serta norma sosial yang menguatkan stereotip gender tertentu (misalnya, perempuan sebaiknya menikah di usia muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal).

Fakta perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak juga tidak bisa disepelekan. Untuk itu, dalam rangka mendukung strategi nasional pemerintah, Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Program MAMPU) menggandeng mitra pelaksana pencegahan perkawinan anak.

Di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan BaKTI, Konsorsium PERMAMPU, Yayasan PUPA Bengkulu, dan Yayasan Pekka yang tersebar di lebih dari 90 kabupaten/kota, 700 desa di 26 provinsi seluruh Indonesia untuk melaksanakan kampanye digital bertajuk #MAMPUBeraniBersikap.

Kampanye digital yang nantinya diharapkan bisa berlanjut sebagai gerakan #MAMPUBeraniBersikap ini akan dilaksanakan sepanjang Agustus - September 2020.

Tujuannya untuk mendukung penguatan bagi anak Indonesia sehingga mampu menghadapi tekanan, berani mengambil langkah dan sikap terhadap dorongan perkawinan anak, serta memiliki kegiatan produktif sehingga terhindar dari perkawinan anak.

Perkawinan anak sendiri tidak serta merta hanya datang dari satu pihak. Seringnya peran orang tua dan lingkungan juga turut memberikan pengaruh.