Tolak Pindahan PNS 'Korban' Pilkada
Minggu, 10 Oktober 2010 – 15:45 WIB
JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan, komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumbar yang ada saat ini sudah cukup dalam kategori kuantitas. Karena itu, kata Irwan Prayitno, untuk beberapa waktu ke depan lingkungan Setda Sumbar tertutup untuk menampung PNS pindahan dari kabupaten dan kota. "Di saat jagoannya kalah dalam posisi incumbent, maka bupati atau walikota terpilih mengambil sikap membersihkan PNS yang diklaim sebagai orangnya incumbent dengan cara menonjobkan PNS bersangkutan. Mereka inilah yang pindah ke provinsi," terang Irwan Prayitno.
"Dari sisi kuantitas, jumlah PNS di lingkungan Pemprov Sumbar sudah cukup, karena itu Setda sudah saya peringatkan untuk menghentikan sementara seluruh proses pemindahan PNS dari kabupaten dan kota di Sumbar," tegas Irwan, di Jakarta, saat beramah-tamah dengan karyawan Anjungan Sumbar TMII dan Kantor Penghubung Pemprov Sumbar, di Jakarta Minggu (10/10).
Baca Juga:
Lebih jauh diungkapkan gubernur dari PKS itu, terjadinya fenomena eksodus PNS kabupaten dan kota bahkan di lingkungan Setda Sumbar usai Pilkada merupakan fenomena baru pada era pemilihan langsung kepala daerah. Hal itu terjadi karena para PNS terlibat dengan aktifitas politik praktis berupa dukung-mendukung calon bupati atau walikota.
Baca Juga:
JAKARTA - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan, komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumbar yang ada
BERITA TERKAIT
- 209 Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Kadupandak Dievakuasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Lulus SKD, 163 Pelamar CPNS Batam Lanjut ke Tahap SKB
- Puluhan Ribu Masyarakat Pekanbaru Penuhi Kampanye Akbar Agung-Markarius
- Banjir Merendam 2.014 Rumah di Kabupaten Bandung, 12.250 KK Terdampak
- Kasus SPPD Fiktif, Polda Riau Sita Rumah Diduga Milik Bang Uun