Tolak Politik Upah Murah

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menentang kebijakan politik yang memiskinkan kaum buruh dan pekerja di Indonesia. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menolak politik upah murah.

       

“Mendesak dihapuskannya praktek tenaga kerja outsourcing (alih daya) dan kontrak yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan dan menolak politik upah murah,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membacakan rekomendasi Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan di Ancol, Minggu (8/9).

       

Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat ditugaskan untuk memperjuangkan UU Sistem Pengupahan, yang antara lain mempertimbangkan upah survei berdasarkan komponen hidup layak dan memperkecil struktur kesenjangan penggajian antara upah tertinggi dan terendah serta kondisi setempat.

       

Selain itu, menugaskan pemerintah daerah dari PDIP agar terlibat aktif dalam penentuan upah sesuai dengan garis kebijakan partai serta menginisiasi lahirnya kebijakan yang melindungi industri dalam negeri di wilayahnya masing-masing. “Seperti penghapusan pungli, kemudahan dan penyerderhankan perizinan dan penyiapan infrastruktur industri,” beber Puan.