Tolak PPPK, Ribuan Honorer Satpol PP Desak Prabowo Turun Tangan
Selain itu, FKBPPPN mendapatkan laporan dari beberapa pengurus DPD bahwa di daerah-daerah telah terjadi ketidakadilan karena banyak yang tidak diakomodasi dalam penyelesaian tenaga honorer.
"Kami sengaja menunggu waktu yang tepat untuk mengambil langkah dalam penyelesaian honorer ini," ucapnya.
Dengan adanya aturan KepmenPAN-RB 11/2024 yang mengalahkan aturan di atas (UU Pemda), maka FKBPPPN meminta presiden untuk menyelamatkan 92 ribu honorer Satpol PP yang saat Pilpres 2024 all out mendukung pasangan Prabowo-Gibran agar menjadi pemenang
Fadlun mengungkapkan ada banyak video dukungan Satpol PP di semua daerah untuk Prabowo-Gibran. Dukungan tersebut diberikan karena yakin pasangan Prabowo-Gibran akan menuntaskan masalah honorer.
"Kami mohon bantuan Bapak Presiden, tolong angkat kami menjadi PNS, bukan PPPK. Sebab, amanat UU Pemda, Satpol PP itu PNS," tegasnya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
92 ribu honorer Satpol PP minta Prabowo turun tangan, angkat PNS bukan PPPK, apalagi paruh waktu
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
- Tidak Ada Optimalisasi di Seleksi PPPK 2024 Tahap 1
- 6 Tuntunan R2 dan R3 PPPK 2024 di Demo Nasional, Semoga Didengar Presiden Prabowo
- R2, Honorer TMS & Belum Daftar PPPK Tahap 2 Mengetuk Istana, Ada Kemajuan
- Honorer Berstatus R2 dan R3 PPPK 2024 Siapkan Demo Nasional Besar-besaran
- Pak Kaban Tegaskan soal Syarat Honorer jadi PPPK Paruh Waktu
- Jumlah Honorer Lulus PPPK 2024 Tahap 1, Bandingkan Masa Kerja Mereka