Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD/MPR Paul Finsen Mayor menolak program pemerintah tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk PSN di Papua.
Pernyataan ini sekaligus meminta agar Presiden Prabowo meninjau ulang dan mengatur kebijakan sebagai pemimpin negara yang baru.
Pernyataan ini disampaikan oleh PFM seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
Saat itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.
"Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, zaman Jokowi bernama MIFEE, dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi, isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi, kami menolak PSN dan meminta ditinjau kembali," kata Paul Finsen.
PFM meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru. Artinya, kata dia, program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.
"Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," lanjutnya.
Namun, jika Presiden Prabowo hendak melanjutkan kembali PSN, termasuk di Papua, Paul meminta agar pemerintah mengajak dialog masyarakat secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik.
Senator Paul Finsen Mayor menolak Program Proyek Strategis Nasional (PSN) baru dan meminta Presiden Prabowo meninjau ulang.
- Layanan Inklusif Taspen Menjangkau Peserta hingga Wilayah Terluar
- Soal Bentrokan di Rempang, Kompolnas Awasi Kerja Polisi
- Ini Penjelasan Polisi soal Bentrok di Rempang
- Komnas HAM Soroti Soal PSN di Papua, Minta Pemerintah Lakukan Hal ini
- Prabowo Berikan Amnesti ke 44 Ribu Narapidana, Ada Tahanan Politik hingga Narkotika
- Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi, Papua Tertinggi Kedua Setelah Jakarta, Silakan Cek