Tolak Rakor Penundaan Pemilu 2024, KPU Balikpapan: Bisa Repot!
jpnn.com, BALIKPAPAN - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dikabarkan akan menggelar rapat koordinasi membahas penundaan Pemilu di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21 Maret 2024 mendatang.
Informasi dihimpun, rapat koordinasi nantinya akan dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik dam dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.
Sebagaimana dikutip dari isi surat undangan, acara itu nantinya akan menghadirkan pihak penyelenggara Pemilu sebagai pematerinya. Di antaranya ketua KPU dan ketua Bawaslu serta Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan.
Tema acara dalam pertemuan itu membahas terkait isu Penundaan Pemilu Serentak tahun 2024 dan Penjabat Kepala Daerah. Hal itu turut dibenarkan Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha ketika dikonfirmasi JPNN.com, Jumat (18/3) sore.
"Di dalam surat itu memang dicantumkan undangan KPU, Bawaslu dan Kesbangpol Kota Balikpapan, diminta untuk hadir menjadi menjadi narasumber. Terkait dengan isu kemunduran jadawal pemilihan umum," ucap Thoha melalui sambungan telepon.
Thoha mengatakan belum menerima penjelasan secara komprehensif terkait acara yang akan digelar Kemenko Polhukam tersebut. Sejauh ini pihaknya hanya menerima sebatas surat undangan saja.
"Kalau dilihat dari isi surat, tema yang dibahas nanti terkait isu kemunduran jadwal Pemilu," kata Thoha.
Menanggapi isi keterangan di dalam surat undangan, Thoha mengaku sudah koordinasi dengan pihak KPU Provinsi Kaltim dan KPU RI, agar tidak menghadiri acara tersebut.
KPU Balikpapan memilih tidak hadiri undangan Kemenko Polhukam terkait rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024
- Rommy Minta Pengurus Partai Tobat, Wasekjen PPP Bereaksi Begini
- Hadiri HUT ke-60 Golkar, Bamsoet Apresiasi Prabowo Dukung Perubahan Sistem Demokrasi
- Mardiono: Kader PPP Menyalahkan Kekurangan Logistik Pas Kalah Pemilu 2024
- Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran, MUI Keluarkan 3 Seruan Penting
- 2 Daerah ini Paling Rawan Terjadi Pelanggaran Netralitas ASN
- 19 Anggota DPR Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada 2024