Tolak Rapid Test Anggota DPR, HNW Dorong Pemerintah Ajukan Revisi APBN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menolak tegas rencana tes massal Covid-19 bagi anggota DPR dan MPR serta keluarganya.

Sosok yang karib disapa Ustaz HNW itu mendorong tes massal dilakukan untuk rakyat yang lebih membutuhkan, maupun tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan wabah virus ini. 

“Batalkan rencana rapid test Covid-19 bagi anggota DPR/MPR dan keluarganya, dan ubah jadi untuk rakyat yang membutuhkan, terutama tenaga medis,” kata Ustaz HNW dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

HNW justru mendorong DPR fokus mendukung dan mengawal rencana realokasi anggaran yang telah diteken oleh Presiden Jokowi dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ia juga mendorong DPR bersama pemerintah menyediakan payung hukum bagi BPJS Kesehatan untuk menanggung pembiayaan pasien yang terpapar Covid-19, sebagaimana dimintakan oleh Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Lebih lanjut Hidayat mengingatkan bahwa Covid-19 ini telah menjadi “teror” dan mungkin berlangsung lama. Oleh karena itu, ia meminta DPR untuk mendorong pemerintah mengajukan APBN Perubahan 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Hal ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020, di mana revisi APBN bisa diajukan jika terjadi perubahan asumsi makro dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran.

Hidayat yang juga anggota Komisi VIII DPR ini mencontohkan Kementerian Sosial harus meningkatkan belanja bansos untuk masyarakat miskin yang mata pencahariannya terdampak Covid-19.