Tolak RUU Pertembakuan, Kemenkes Dicurigai Disusupi Kepentingan Asing

jpnn.com - JAKARTA - Analis Ekonomi Politik, Salamudin Daeng mengkritik sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menolak RUU Pertembakauan. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Kemenkes tumpang tindih dengan tugasnya yang mengurusi masalah kesehatan masyarakat.

“Jadi agak kacau juga sikap Kemenkes. Tumpang tindih, terkesan menterinya tidak paham. RUU Tembakau ini, kan, menyangkut perlindungan tanaman Indonesia, sub sistem pertanian," tegas Daeng, saat dihubungi wartawan, Rabu (16/12).

Pernyataan ini disampaikan berhubungan dengan penolakan RUU Pertembakuan Menteri Kesehatan yang dituangkan dalam surat bernomor HK.04.02/Menkes/460/2014 tertanggal 11 Agustus 2014. Saat ini rancangan beleid RUU Pertembakauan sedang dibahas di DPR.
 
Daeng mengatakan sikap petinggi Kemenkes yang ikut menolak kampanye antitembakau merupakan sikap yang berlebihan yang dilakukan pemerintah.

"Saya khawatir, sikap Kemenkes yang selalu kampanye negatif tembakau karena sudah disusupi oleh kepentingan asing,” katanya.
 
Yang mengherankan lagi sikap Kemenkes kata Daeng, isu-isu kesehatan lainnya seperti soal makanan sampah atau junk food yang terbukti sangat merusak kesehatan seolah tak dipedulikan. Bukan hanya itu, masalah buruknya sanitasi warga hingga kematian puluhan anak di Papua, tidak pernah menjadi isu serius bagi Kemenkes.
 
Sementara, Pengamat Intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati yang akrab disapa Nuning, mengingatkan, bahwa dalam setiap pembahasan dengan tembakau, tidak bisa berdiri sendiri atau mengedepankan kepentingan lembaga sendiri karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
 
"Tatkala kita bicara mengenai industri rokok maka kita harus melihatnya secara holistik dan multi aspek. Dalam industri ada entitas yang terdiri dari buruh/pegawainya, sebagai suatu hal yang tak dapat kita abaikan," kata Nuning.
 
Ia mengingatkan, Bila dilakukan penutupan atas industri rokok maka akan bertambah jumlah pengangguran eks buruh/pegawai Rokok sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan.
 
"Hal ini tentu dapat memicu kerawanan sosial, sangat mudah menjadi obyek proxy. Kemarahan massa mudah disulut sehingga mengganggu keamanan bahkan pertahanan negara," ujar Nuning. (jpnn)