Tolak Sapi Impor Tanpa Sertifikat Pedigree
Pemerintah Diminta Lakukan Reekspor dan Jatuhkan Sanksi
Jumat, 07 September 2012 – 00:42 WIB
JAKARTA - Komisi IV DPR yang membidangi peternakan mempersoalkan sapi bibit impor di Instalasi Karantina Hewan, Tangerang, yang diduga ilegal. Sebab, sapi-sapi itu tidak dilengkapi dokumen sertifikat pedigree (silsilah) sebagaimana disyaratkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 19 tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak dan Sumber Daya Genetik Hewan. “Komisi IV DPR RI dengan tegas meminta pemerintah untuk menolak atau mereekspor kembali sapi-sapi yang masuk karena tidak sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku," kata Multazam.
Anggota Komisi IV DPR, Ibnu Multazam, mengungkapkan bahwa pada Rabu (5/9) lalu Tim Komisi IV DPR mengunjungi Instalasi Karantina Hewan di Desa Kandang Genteng, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dalam kunjungan itu Tim Komisi IV meneliti sapi bibit potong yang diimpor oleh PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) dari Australia.
Baca Juga:
Multazam yang memimpin sendiri Tim Komisi IV DPR mengatakan, dalam kunjungan itu pihaknya menerima laporan bahwa sapi-sapi yang diimpor PT TUM itu menyalahi ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Nota Dinas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 13 Agustus 2012 ke Menteri Pertanian yang ditembuskan ke Kepala Badan Karantina Pertanian, ternyata sapi-sapi yang diimpor itu tidak dilengkapi surat keterangan sertifikat klasifikasi bibit dan pedigree secara individual sebagaimana diatur Permentan Nomor 19 Tahun 2012.
Baca Juga:
JAKARTA - Komisi IV DPR yang membidangi peternakan mempersoalkan sapi bibit impor di Instalasi Karantina Hewan, Tangerang, yang diduga ilegal. Sebab,
BERITA TERKAIT
- Segini Jumlah Nilai Investor di IKN, Angkanya Mencapai Triliun
- Jelang Nataru, Menteri ESDM dan Dirut Pertamina Tinjau Terminal BBM & LPG di Banten
- Aktif Berbagi di Medsos, Alvino Oldan jadi Global Ambassador Brand Ternama
- Bangun Ekosistem Digital UMKM di Indonesia, Hibank & Mitra Strategis Jalin MoU
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028
- Startup Perupadata Ingin Terus Tingkatkan Literasi Informasi Masyarakat