Tolak Transformasi, Pemerintah Ingin BPJS Baru

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar menyatakan bahwa transformasi empat BUMN dalam Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sulit dilakukan. Alasannya, berbagai aspek perlu dipertimbangkan.

"Untuk Aspek legal, transformasi sulit karena berhubungan dengan berbagai peraturan peundang-undangan terkait," kata Patrialis dalam rapat antara pemerintah dengan Pansus BPJS di DPR RI, Senin (18/7).

Patrialis yang bersama menteri lainnya hadir mewakili pemerintah menambahkan, transformasi BPJS akan memunculkan risiko baru terutama terkait teknologi, Sumber Daya Manusia dan aset. "Kalau bisa bentuk BPJS lain untuk memberikan perlindungan bagi penduduk yang belum mendapatkan jaminan sosial," tandasnya.

Sebelum Patrialis menyatakan pendapat tersebut, ketegangan sempat terjadi. Anggota Pansus dari Fraksi PDIP, Sri Rahayu menginterupsi rapat dengan menyatakan bahwa pemerintah bukanlah bagian dari Pansus.