Tolak Transmigrasi di Papua, Senator PBD: Berikan Kami Guru & Dokter, Pak Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Senator asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program transmigrasi di Papua yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo melalui kabinet baru.
"Atas nama masyarakat Papua saya tolak, tolong sampaikan ke Prabowo saya tolak. Kami masyarakat adat Papua butuh guru dan dokter bukan transmigrasi," tukasnya di tengah jalannya Sidang Paripurna bertempat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penegasan itu menyusul tersiarnya kabar yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan, yaitu rumah dan lahan dua hektare.
Dengan alasan program ini dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.
Menurutnya, transmigrasi bukan solusi pemeretaan status sosial di tanah Papua, justru bertolak belakang. Sehingga penolakan ini berdasar pada hak sebagai Orang Asli Papua (OAP).
"Sebaiknya untuk Papua, pemerintah hari ini prioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan urus transmigrasi," terang Paul yang juga Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.(ray/jpnn)
Senator asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor dengan tegas menolak program transmigrasi di Papua yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Kasus Pembunuhan Kesya, Komnas HAM Siap Mengawal & Melakukan Segala Daya Upaya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- Paul Finsen Mayor: Seharusnya Pendidikan Gratis, Daripada Makan Bergizi Gratis
- Tolak Program PSN Baru, Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Tinjau Ulang
- Senator PFM Desak Prabowo Segera Ambil Keputusan Terkait Nasib Pencaker CPNS 2024
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi