Tolak Vaksin, CJH Tak Boleh Terbang
Sabtu, 26 Juni 2010 – 12:35 WIB
JAKARTA - Pemerintah mempersiapkan langkah tegas untuk menyikapi penolakan penggunaan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji (CJH). Menurut Menag Suryadharma Ali, semua CJH diimbau agar bersedia diberi vaksin meningitis. Sebab, pemerintah Arab Saudi mewajibkannya. Terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding mengatakan, hingga saat ini penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) masih belum disepakati. Pemerintah bersikukuh mematok biaya haji sebesar USD 3.577 plus asuransi, sedangkan DPR meminta USD 2.500-3.000. "Karena perbedaan angka yang cukup signifikan itu, titik temu belum tercapai," kata Karding saat dihubungi tadi malam.
Bila CJH tidak mau divaksin, Kemenag sebagai operator tunggal haji tidak akan memberangkatkan ke tanah suci. "Alasannya demi perlindungan kesehatan yang bersangkutan. Jamaah yang menolak harus menanggung risiko. Bisa saja pemerintah Arab Saudi menolak kedatangan peserta ibadah haji yang belum divaksin meningitis," katanya kemarin (25/6).
Baca Juga:
Suryadharma menyatakan bahwa solusi riil adalah pemerintah membuat vaksin sendiri. Namun, hal itu sulit direalisasikan karena pembuatan vaksin butuh waktu lama dan harus melalui uji klinis bertahap yang harus dipertanggungjawabkan. Hal itu tidak mungkin dilakukan karena agenda pemberangkatan haji sudah dekat. Karena itu, Menag berharap vaksin meningitis itu dilihat dari aspek positifnya. "Ketika tak ada pilihan lain dan dalam keadaan mendesak, hal itu bisa saja dilakukan," kata ketua umum DPP PPP tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA - Pemerintah mempersiapkan langkah tegas untuk menyikapi penolakan penggunaan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji (CJH). Menurut Menag
BERITA TERKAIT
- KepmenPANRB 16 Tahun 2025: Jam Kerja & Masa Kontrak PPPK Paruh Waktu
- Poin-poin Penting KepmenPANRB 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, Ada soal Gaji
- Kisah Jenderal Gondrong ke Iran demi Berantas Narkoba, Dijaga Ketat di Depan Kamar Hotel
- Rencana Caretaker Karang Taruna DKI Selenggarakan TKD Dinilai Cacat Legal
- Siap Hadapi Retreat dari Prabowo, Khofifah: Supaya Tidak Monoton
- Sehari MenPAN-RB Terbitkan 3 Regulasi tentang PPPK & Paruh Waktu, Cegah Demo Honorer?