Tolak Vaksin, CJH Tak Boleh Terbang
Sabtu, 26 Juni 2010 – 12:35 WIB
Rapat DPR dan pemerintah berlangsung sejak pukul 13.00 kemarin. Hingga pukul 19.00 belum juga dicapai kesepakatan. Karena itu, forum panja (panitia kerja) DPR memutuskan untuk menunda rapat. Rapat kemudian dilanjutkan lagi pukul 20.30 tadi malam.
Karding menuturkan, sejatinya sudah ada banyak perubahan dalam lobi-lobi antara kedua pihak untuk merumuskan biaya haji yang ideal. Pada April 2010 lalu proposal awal Kemenag menyebutkan biaya ibadah haji sebesar USD 3.577 ditambah Rp 100 ribu untuk asuransi. Namun, kemudian pemerintah mau menurunkan sebesar USD 133. "Tapi, setelah mengkaji segala aspek, DPR ambil kesimpulan bahwa biaya haji yang ideal adalah USD 3.154 dan tanpa ada tambahan biaya apapun," tutur Karding.
Anggota Panja Haji Fadila Fauzi Ahmad menilai penurunan BPIH yang diusulkan parlemen idealnya sebesar USD 423. Namun, pemerintah hanya mau menurunkan BPIH sebesar USD 133. Jadi, berdasar kalkulasi DPR, titik temunya diperkirakan USD 250 sehingga BPIH nanti disepakati sebesar USD 3.240. "(Pengurangan BPIH) itu akan mudah dilakukan jika dana optimalisasi yang merupakan hak jamaah bisa dipakai untuk mengurangi komponen biaya haji," terang Fadila.
Karding menambahkan, saat ini pihaknya berusaha tutup mata atas protes dan kritikan agar penetapan biaya haji dipercepat. Alasannya, dia tidak ingin CJH Indonesia yang mencapai 211 ribu orang dirugikan akibat penetapan BPIH secara tergesa-gesa. Apalagi, penetapan BPIH tidak akan memengaruhi jadwal pelaksanaan haji karena segala aspek terkait tender dan fasilitas haji sudah diselesaikan pemerintah.
JAKARTA - Pemerintah mempersiapkan langkah tegas untuk menyikapi penolakan penggunaan vaksin meningitis bagi calon jamaah haji (CJH). Menurut Menag
BERITA TERKAIT
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan