Tolong, Jangan Tanya Jokowi soal Insiden Ustaz Abdul Somad
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) dari Universitas Padjajaran Unpad, Muradi menilai Presiden Joko Widodo tak perlu mengambil sikap atau memberikan komentar terkait kasus penolakan hingga deportasi Ustaz Abdul Somad (UAS) dari Hong Kong.
"Lah urgensinya apa, dia (UAS) tidak dalam posisi menjalankan tugas negara dan itu (insiden Somad) adalah bagian dari otoritas Hong Kong dan RRT," kata Muradi saat dihubungi JawaPos.com.
Insiden yang menimpa pendakwah kondang Indonesia ini terjadi saat menghadiri pengajian para imigran di Hong Kong.
Menurut Muradi, permasalahan ini tak bisa disamakan dengan insiden mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo saat akan menghadiri pertemuan di Amerika Serikat.
Dalam menjalankan tugasnya, kehadiran Gatot beserta delegasinya di negeri Paman Sam sempat mendapatkan penolakan dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, Gatot telah mengantongi visa dari Amerika Serikat.
"Kalau itu (sewaktu Gatot ditolak) pemerintah perlu merespons. Nah, kalau insiden Somad saya kira proporsional saja," ungkap Muradi.
Oleh karena itu, lanjut Muradi, sebaiknya lawan politik Jokowi tidak perlu memanfaatkan insiden Abdul Somad ini sebagai momentum untuk menjatuhkan citra pemerintah. Sebab, persoalan ini murni telah menjadi hak dan kewenangan dari otoritas pemerintah Hong Kong.
"Kalau itu dimanfaatkan lawan politik Jokowi, salah sasaran dan salah kamar. Berarti juga mereka enggak paham aturan diplomatik keluar masuk orang di suatu negara," pungkasnya. (ce1/aim/jpc)
Kasus penolakan Ustaz Abdul Somad di Hong Kong tak bisa disamakan dengan insiden mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan AS.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mantan Pegawai: Jangan Cuma Hasto, KPK juga Harus Proses Keluarga Jokowi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo