Tolong! Pak Jokowi Jangan Naikkan Harga BBM dan Listrik, Berat untuk Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai wacana kenaikan BBM, LPG, dan tarif listrik sangat ironis.

Sebab, rakyat miskin yang tidak pernah membeli BBM dan elpiji tiga kilogram, lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, tetapi harus ikut menanggung beban kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Selain itu, dia menyebut kenaikan berbagai harga bisa menyulut laju inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok melambung.

"Dampak penaikan harga BBM, LPG, dan tarif listrik, menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin semakin berat," ujar Fahmy di Jakarta, Jumat (15/4).

Fahmy juga menilai apabila wacana penyesuaian harga komoditas BBM, elpiji, serta tarif listrik betul terjadi, maka keputusan itu mencederai tuntutan mahasiswa yang menginginkan adanya penurunan harga BBM dalam aksi unjuk rasa pada 11 April 2022 lalu.

Pemerintah, kata dia, seharusnya berpihak terhadap kepentingan rakyat bukan berpihak kepada kepentingan korporasi perusahaan minyak dan gas bumi (migas).

Fahmy menilai banyak strategi yang bisa digunakan untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tanpa harus menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik.

Dia mencontohkan salah satunya merelokasi dana windfall dari peningkatan harga batu bara dan dana kenaikan PPN uang diberlakukan per 1 April 2022.

"Kalau masih kurang, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," tambahnya.

Fahmy pun memohon agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menaikkan harga BBM, elpiji, dan tarif listrik sepanjang 2022.

Selain itu ia juga meminta presiden untuk menertibkan menteri-menteri supaya tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikan harga komoditas strategis, termasuk BBM, LPG, dan tarif listrik.