Tom Lembong: Saya tak Terlalu Canggih, tapi...
jpnn.com - JAKARTA - Koordinasi tingkat tinggi memang diperlukan dalam proses deregulasi begitu banyak aturan yang kadang saling terkait agar tidak memicu bongkar pasang peraturan.
Peraturan di Kementerian Perdagangan (Kemendag) disebut-sebut sebagai salah satu yang paling banyak dinilai menghambat sehingga akan dilakukan revisi dan pemangkasan. Total sebanyak 38 peraturan yang akan kena deregulasi dan debirokratisasi.
Menteri Perdagangan Thomas T. Lembong menjanjikan pendekatan kebijakan yang rasional dan riil terkait itu. Namun dia belum berani menyebut secara rincian arah kebijakan seperti apa kelak akan diterapkan dari deregulasi di pos Kemendag.
"Saya ini sangat praktis (praktikal). Pragmatis. Saya mungkin tidak terlalu canggih tapi kalau harga kebutuhan pokok naik tinggi, pasti akan saya tindak. Saya juga tidak ideologis seperti soal swasembada dan sebagainya. Saya praktis dan pragmatis," ungkapnya saat didesak dengan pertanyaan soal rencana deregulasi seperti apa yang akan dia lakukan pada diskusi di gedung Magister Management Universitas Gadjah Mada (UGM), Jakarta, kemarin (19/09).
Tim Deregulasi Kemendag mencatat dari 38 perizinan yang masuk daftar perbaikan. Sebanyak delapan di antaranya merupakan deregulasi dan sebanyak 24 debirokratisasi. Selain itu terdapat 121 perizinan ekspor impor dan perdagangan dalam negeri dengan 74 perizinan di antaranya melibatkan rekomendasi dari 20 Kementerian Lembaga.
Pria akrab disapa Tom itu menilai bahwa pada situasi seperti saat ini, iklim usaha juga masyarakat pada umumnya lebih membutuhkan keyakinan dan kepercayaan. "Perasaan saya, yang kurang dari kita sekarang adalah kepercayaan. Maka dibutuhkan kebijakan yang rasional. Yang riil dan dirasakan langsung," ucapnya.
Walau bagaimanapun, menurutnya, perekonomian ada siklusnya dan kini sedang menurun. "Tapi dalam siklus ekonomi, kalau lagi naik, bukan berarti akan naik terus. Turun juga begitu. Tidak akan naik terus mencapai langit dan tidak akan turun terus sampai ke dasar bumi," pikirnya.
Maka dia berharap semua pihak terutama pelaku usaha benar-benar memanfaatkan dan bersungguh-sungguh fasilitas paket kebijakan beserta berbagai revisi peraturan di dalamnya. Meskipun dia mengakui bahwa pemerintah juga harus berjuang keras memerbaiki berbagai kekurangan terutama infrastruktur. (owi/gen/sof)
JAKARTA - Koordinasi tingkat tinggi memang diperlukan dalam proses deregulasi begitu banyak aturan yang kadang saling terkait agar tidak memicu bongkar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Selamat! 519 Peserta Lulus Pertamina UMK Academy
- Perihal Kenaikan PPN 12 Persen, Pengamat: PDIP Harus Bertanggung Jawab
- Pupuk Kaltim Raih Predikat Gold Star Investortrust ESG Awards 2024
- Ada 3 Program Diskon Menjelang Nataru, Menko Airlangga Targetkan Rp 80 Triliun Tercapai
- Beli BBM Bisa Dapat Cashback Cuma Pakai Kartu Kredit BNI-MyPertamina
- Pupuk Kaltim Raih 3 Penghargaan di Ajang IDIA 2024