Tommy Tak Perlu Dihalangi
Minggu, 30 Agustus 2009 – 18:20 WIB
JAKARTA - Rencana Tommy Soeharto untuk bersaing di bursa ketua Umum Golkar sebaiknya tak dihalang-halangi. Tokoh muda Golkar yang juga kandidat ketua umum, Ferry Mursydan Baldan menyatakan, dirinya tidak setuju jika Tommy dijegal dengan tata tertib pemilihan. “Semua calon sama saja, tidak ada yang kuat dan tidak ada yang lemah. Siapapun calon itu bukan dianggap lawan tapi hanya sebatas kompetitor saja. Kalau ada dukungan pada calon yang kuat finansialnya, silahkan saja. Tapi saya yakin ada kesadaran dari peserta Munas nanti untuk melakukan perubahan dalam menyelamatkan partai,” sebut salah satu penyusun UU Pemilu ini.
“Dalam sebuah demokrasi, sebuah pemilihan adalah hak seseorang untuk menetukan dukungan dan pilihannya. Berbeda dukungan bukan berarti permusuhan. Soal persyaratan aturan di Munas, sampai saat ini tidak ada atau belum dibikin. Lagipula Tommy selama ini sebagai Ketua Dewan Pemuda Panca Marga (PPM) yang merupakan sayap atau ormas Golkar,” ujar Ferry kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/8).
Seperti diketahui, lima nama calon ketua umum Golkar sudah disebut-sebut bakal bersaing di Munas Partai Golkar di Riau awal Oktober 2009 mendatang. Lima nama itu adalah Aburizal Bakrie (Ical), Surya Paloh (SP), Tommy Soeharto, Yuddy Crisnandi dan Ferry Mursydan Baldan. Namun Ferry menggangap tidak ada lawan yang berat. Menurut Ferry, semua memiliki peluang sama.
Baca Juga:
JAKARTA - Rencana Tommy Soeharto untuk bersaing di bursa ketua Umum Golkar sebaiknya tak dihalang-halangi. Tokoh muda Golkar yang juga kandidat ketua
BERITA TERKAIT
- Pakar Prediksi Putaran Kedua Pilgub Jakarta Bakal Sengit
- Jika Pilkada Jakarta 2 Putaran, RK-Suswono Berpeluang Menang
- Pramono Mendeklarasikan Kemenangan, Tim RIDO Bilang Tak Resmi
- Anomali di Pilkada Banten, Airin Sudah Memenangkan Prabowo, Tetapi Dikerjai Parcok
- ASR-Hugua Unggul di Pilgub Sultra versi Quick Count Charta Politika
- Partisipasi Pilgub Jakarta Rendah, Arief Rosyid Ungkap Penyebab Pemilih Muda Pilih Golput