Tony Abbott Bantah Pengusiran Kapal Pencari Suaka dengan Cara Menyuap Kru Rp 66 Juta

jpnn.com - SYDNEY - Kebijakan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott terkait dengan pencari suaka kembali menuai sorotan. Belum lama ini, pemerintah Negeri Kanguru mengusir kapal Indonesia yang sarat pencari suaka. Bukan sekadar mengusir, kabarnya, petugas membayar ribuan dolar kepada kru kapal agar mau berbalik arah menuju Indonesia lagi.  

Petugas imigrasi memberikan sejumlah uang kepada kapten dan lima kru kapal dalam aksi pengusiran akhir Mei lalu. Konon, kapten dan lima kru kapal itu masing-masing menerima uang sebesar USD 5.000 atau setara dengan Rp 66,6 juta. Uang suap tersebut sukses membuat kapal berpenumpang ratusan pencari suaka asal Bangladesh, Myanmar, dan Srilanka itu kembali ke Indonesia.

Jumat (12/6) setelah laporan tersebut menjadi perbincangan di dunia maya, Abbott buka suara. Dia tidak membenarkan adanya aksi suap itu. Tetapi, dia juga tidak membantahnya. "Pemerintah Australia akan melakukan apa saja yang harus kami lakukan untuk menghentikan para penjahat (pencari suaka) ini," ujar pemimpin 57 tahun tersebut. 
  
Saat diusir dari perairan Australia, kapal Indonesia itu sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju Selandia Baru. Kapal tersebut bertolak dari Pulau Rote dan diawaki kru asal Indonesia. Kini kepolisian Indonesia juga sedang menyelidiki kasus tersebut. Tetapi, Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak yakin aksi suap semacam itu benar-benar terjadi.  
  
"Dengan kait atau jerat, kami akan menghentikan penyelundupan ini. Kami sudah berhasil menyetop perdagangan manusia dan akan memastikan semua itu benar-benar berhenti," jelas Abbott dalam wawancara dengan stasiun radio 3AW. Di hadapan media, dia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan memerinci kebijakan tegas terhadap para pencari suaka tersebut.
  
"Saya tidak akan memberikan keterangan secara detail. Sebab, saya tidak perlu memberikan informasi eksplisit maupun implisit mengenai kebijakan pemerintah tentang para pencari suaka," ungkap kepala pemerintahan Australia itu. Namun, Richard Marles mendesak Abbott melakukan sebaliknya. Jubir keimigrasian yang juga politikus oposisi tersebut meminta PM mengungkap seluruh fakta tentang pengusiran berbayar itu. (AFP/BBC/hep/c20/ami/ray)