Top, Pemprov Jateng Mempertahankan Opini WTP 13 Kali Berturut-turut

Top, Pemprov Jateng Mempertahankan Opini WTP 13 Kali Berturut-turut
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPP) Pemprov Jateng tahun 2023 dari anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng untuk kesekian kalinya kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan. Opini WTP ini merupakan yang ke-13 kali berturut-turut diterima oleh Pemprov Jateng.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana bangga atas capaian Pemprov Jateng yang meraih opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut tersebut. "Ini tambahan motivasi bagi kami untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, tentunya dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Nana mengatakan itu saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Jateng tahun 2023.

LHP itu diserahkan langsung oleh anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Nana Sudjana di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Selasa (4/6).

Secara garis besar, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 antara lain: realisasi pendapatan daerah Rp 25,369 triliun atau 96,75 persen dari target Rp 26,222 triliun; realisasi belanja daerah dan belanja transfer  Rp 25,800 triliun atau 93,88 persen dari anggaran Rp 27,482 triliun; pembiayaan netto Rp 1,330 triliun. "Serapan anggaran itulah yang membuat Pemprov Jateng kembali memperoleh WTP," ungkap Nana.

Dia menjelaskan bahwa dalam LHP itu memang masih ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Jateng. "Terima kasih atas rekomendasi yang diberikan, kami akan segera menindaklanjuti," kata Nana.

Lebih lanjut Nana menjelaskan bahwa memang masih ada sejumlah pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Beberapa PR itu,  antara lain, tingkat kemiskinan Jawa Tengah yang masih tinggi, yakni 10,77 persen. Sementara angka pengangguran terbuka tercatat telah mengalami penurunan hampir 1 persen

"Ini menjadi atensi kami. Kami harus bahu-membahu. Selama kami turun ke lapangan selalu koordinasikan secara internal, insyaallah kalau sudah diumumkan kami yakin kemiskinan menurun, pengangguran juga cukup banyak turun," katanya.

Pemprov Jateng kembali mempertahankan predikat WTP 13 kali berturut-turut dari BPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News