Total Aset Bisnis TNI Rp 3,4 T

JAKARTA - Rekomendasi Timnas Pengalihan Bisnis TNI rencananya disampaikan pada Presiden SBY hari ini (31/10). Seluruh nilai aset bisnis TNI tercatat Rp 3,4 triliun atau lebih tinggi daripada hasil inventarisasi yang dilakukan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (TSTB) sebelumnya, yakni Rp 1,5 triliun.

Pelaksana Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI merekomendasikan dua hal kepada tim pengarah agar proses pengalihan bisnis TNI selesai tepat pada Oktober 2009 atau sesuai amanat UU 34 tentang TNI. "Dua rekomendasi tersebut adalah pemanfaatan aset negara yang dikelola TNI bersama pihak kedua, dan perilaku oknum TNI yang berbisnis," ujar Sekretaris Jendral Dephan Sjafrie Sjamsoeddin di gedung Dephan, Kamis (30/10).

Rekomendasi mengenai aset negara yang dikelola TNI bersama pihak kedua bisa langsung ditindaklanjuti dengan mengacu pada UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). "Pelaksanaan di tataran teknis cukup diatur dengan peraturan menteri pertahanan, yang sudah selesai dirumuskan. Posisi aset negara tersebut tetap berada di bawah pengelolaan Departemen Pertahanan. Hanya, nilai kontrak kerja sama pengelolaan tersebut diserahkan ke kas negara menggunakan mekanisme PNBP," ujar Sjafrie yang juga ketua Tim Pengarah Pengalihan Bisnis TNI.

Dalam mekanisme penerimaan negara bukan pajak diatur cara mengembalikan pendapatan itu kepada TNI. "UU itu mengatur PNBP bisa diminta kembali. Itu yang juga yang diatur dalam peraturan menteri pertahanan," katanya.