Total Aset Bisnis TNI Rp 3,4 T

Rekomendasi kedua yang bisa langsung ditindaklanjuti, ujar Sjafrie, terkait aktivitas oknum TNI yang berbisnis di luar tugas. "Jasa-jasa pengamanan itu bukan bisnis, tapi perilaku oknum," ujar mantan Kapuspen TNI itu. Penertibannya akan diatur dengan surat edaran Panglima TNI.

Soal koperasi di lingkungan TNI, Sjafrie mengatakan, termasuk dalam kategori yang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Implementasinya, kata dia, harus dilihat secara sistematis. "Strategi timnas harus sistematis, realistis, dan sinkron dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini UU tentang koperasi," katanya.

"Pengalihan ini nanti berdasarkan keppres dan jangan sampai pelaksanaannya bertabrakan dengan UU yang lebih tinggi," ujar Sjafrie. Tim pelaksana dipimpin Wakil Ketua Erry Riyana Hardjapamekas. Mereka menggandeng auditor ahli dari BPK dan tenaga profesional. (rdl/iro)