Total Disiapkan Rp4 Triliun untuk Inalum
Hasrat Luhut Panjaitan Akuisisi Inalum Belum Pernah Dibahas
Sabtu, 10 Desember 2011 – 09:01 WIB
JAKARTA -- Keinginan PT Toba Sejahtera mengakuisisi 58,8 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari kepemilikan konsorsium asal Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), belum pernah dibahas oleh pemerintah bersama DPR. Peluang perusahaan milik Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan itu makin tipis untuk mengambil alih saham mayoritas Inalum itu, lantaran pemerintah bersama DPR sudah berkomitmen menambah lagi dana Rp2 triliun yang akan dianggarkan di APBN-Perubahan 2012. Tambahan dana Rp2 triliun itu, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, nantinya antara lain digunakan untuk pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung, yang terintegrasi dengan Inalum. "Itu pelabuhan bagus, yang bisa mengalahkan pelabuhan milik Singapura dan Malaysia. Wajar jika Inalum itu pada 30 tahun silam lalu sudah menggiurkan Jepang," ujar Nasril.
Sebelumnya, di APBN 2012, sudah dimasukkan alokasi Rp2 triliun sebagai modal Pusat Investasi Pemerintah (PIP) mengambil alih 100 persen saham Inalum pascaputus kontrak 2013 mendatang. Dengan demikian, diperkirakan, total dana yang disiapkan pemerintah sekitar Rp4 triliun.
Baca Juga:
"Di APBN 2012 kan sudah Rp2 triliun. Kita tunggu hasil negosiasi tim dengan NAA, berapa kekurangannya. Kita perkirakan kurang lagi Rp2 triliun. Itu nanti kita siapkan di APBN Perubahan 2012, yang dibahas sekitar Juli 2012. Jadi, pada 2012 nanti dana sudah cukup," terang anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar kepada JPNN di Jakarta, kemarin (9/12).
Baca Juga:
JAKARTA -- Keinginan PT Toba Sejahtera mengakuisisi 58,8 persen saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari kepemilikan konsorsium asal Jepang,
BERITA TERKAIT
- Catat, 5 Lokasi SIM Keliling Hari Ini
- Ketidakpastian Ekonomi Bikin Investasi Emas Makin Moncer
- Kolaborasi Privy dan JULO Tingkatkan Keamanan dan Kemudahan Kredit Digital
- Tingkatkan Akses Logistik di Jatim, TIKI Buka Cabang Utama di Pasuruan
- UNDP Soroti 3 Tantangan Kritis Digital Indonesia yang Harus Segera Diatasi
- Awal Permasalahan PPKGBK dan PT GSP Terkait Pengelolaan JCC