Total Disiapkan Rp4 Triliun untuk Inalum

Untuk bisa tahu berapa persisnya dana tambahan yang harus disiapkan lagi, lanjut Nasril, pada Januari 2012 mendatang, Komisi VI DPR yang membidangi masalah perindustrian, akan memanggil tim negosiasi. "Kita akan tanya bagaimana progres negosiasi dan berapa dana yang harus dibayarkan untuk mengakuisisi 58,8 persen itu," terangnya.

Penghitungan mengenai dana segar yang harus disiapkan itu, kata Nasril, karena pemerintah dan DPR berasumsi bahwa nantinya Inalum dikelola oleh BUMN, entah BUMN yang sudah ada atau dibentuk BUMN baru. Dengan catatan, bahwa Pemrov Sumut dan 10 kabupaten/kota dilibatkan untuk ikut mendapatkan saham. Dengan kata lain, pembahasan belum pernah mengasumsikan keterlibatan pihak swasta.

Seperti diketahui, 10 pemkab/pemko itu adalah Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.

Mengenai keinginan Luhut, kata Nasril, Komisi VI DPR belum pernah membahasnya bersama pemerintah. "Kami belum pernah dengar mengenai apa yang disampaikan Luhut seperti yang diberitakan media. Kami sama sekali belum pernah mendengar permintaan secara resmi dari Luhut," tegas Nasril.