TPDI: Dua Perusahaan di Kalimantan Diduga Abaikan Hak Para Karyawan
Jumat, 16 Agustus 2019 – 15:11 WIB
Untuk itu kata Petrus, perusahan tersebut telah mengabaikan dan melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 114. Serta melanggar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 55 tentang BPJS.
“Selama bekerja banyak karyawan tidak diikutsertakan dalam program jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," katanya.
Menurut Petrus, para karyawan melalui kuasa hukumnya telah mengadukan kasus tersebut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kasus tersebut.(fri/jpnn)
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus menilai kedua perusahaan di Kalimantan mengabaikan hak-hak dasar para karyawannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 82 ayat 1.
Redaktur & Reporter : Friederich
BERITA TERKAIT
- Kideco Berkomitmen untuk Menyempurnakan Kualitas Laporan Berkelanjutan
- 69 Perusahaan dan Organisasi Raih SNI Award 2024
- Mantap! Unilever Indonesia Raih Penghargaan di Ajang CSA Awards
- Bea Cukai Tinjau Langsung Proses Bisnis Perusahaan Ini
- Bea Cukai Tinjau Perusahaan Penerima Izin Kawasan Berikat di Probolinggo, Ini Tujuannya
- Kanwil Bea Cukai Banten Terbitkan Izin Fasilitas KITE untuk PT Polyplex Films Indonesia