TPDI Sebut JPU Ngawur Tuntut Heru Hidayat di Luar Surat Dakwaan

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung ngawur dan semena-mena dalam menuntut terdakwa kasus dugaan korupsi Asabri Heru Hidayat dengan pidana mati.

Pasalnya, kata Petrus, JPU menuntut Heru Hidayat dengan pasal dakwaan yang tidak terdapat dalam surat dakwaan. Dia pun memprediksi kuat hakim akan menolak tuntutan JPU tersebut.

“Jaksa tidak boleh ngawur dan semena-mena dalam menuntut terdakwa termasuk dalam kasus Asabri. Mengapa, karena tuntutan jaksa tidak boleh keluar dari pasal dakwaan yang sudah dicantumkan dalam surat dakwaan. Begitu juga majelis hakim, hanya boleh membuat putusan sesuai dengan surat dakwaan,” ujar Petrus kepada wartawan, Rabu (22/12/2021).

Petrus mengingatkan penting surat dakwaan dalam perkara apa pun termasuk perkara korupsi karena surat dakwaan tersebut akan menjadi koridor dan dasar dalam proses-proses persidangan. Bahkan, kata dia, surat dakwaan menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Karenanya, kata Petrus, sekarang JPU tidak perlu ngotot tuntut pidana mati Heru Hidayat karena sejak awal mereka tidak memasukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana mati, dalam surat dakwaan.

“Apalagi kalau jaksa membenarkan tuntutannya dengan menggunakan dalil putusan pengadilan yang sudah dibatalkan. Kalau pun ada satu dua putusan pengadilan memutuskan perkara di luar dakwaan, itu tidak bisa serta merta membenarkan apa yang ditutut jaksa dalam perkara Asabri karena aturannya sudah jelas, harus sesuai dengan surat dakwaan,” ujar Petrus.

Menurut Petrus, hakim bakal menolak tuntutan JPU terhadap Heru Hidayat dalam kasus Asabri karena hakim akan memutuskan perkara sesuai dengan koridor hukum yang secara jelas diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Pasal ini menyebutkan musyawarah tersebut (majelis hakim) pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

“Dalam ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP ini, diatur ‘… surat dakwaan DAN segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang’, jadi, kata penghubung yang dipakai adalah DAN bukan ATAU. Jadi, tuntutan jaksa atau putusan hakim tidak boleh keluar dari surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan. Kalau pakai kata ATAU, maka hakim bisa memilih salah satunya, tetapi ini pakai kata DAN,” jelas Advokat Senior Peradi ini.