TPF Tuding DPR Humas Polri

JAKARTA - Rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri Kamis malam hingga Jumat dinihari kemarin, terus menuai kritik. Rapat itu dinilai tidak memperjelas masalah tapi justru memperunyam masalah. Anggota Tim Delapan Anies Baswedan melihat kejanggalan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Polri yang disiarkan langsung oleh sebuah stasiun televisi itu.

    

"Dari dinamika yang terjadi dalam forum, DPR justru seperti menunjukkan dirinya sebagai public relation (PR) atau humas bagi Polri," kata Anies Baswedan, anggota Tim Pencari Fakta.  Menurut Anies, ada perlakuan yang tidak seimbang dari Komisi III kepada Polri dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diundang sebelumnya. Ketika pimpinan KPK diundang, forum berlangsung tertutup, sedangkan forum dengan Polri dibiarkan terbuka.

      ?

"Ketika KPK kemarin tidak ada keterbukaan bagi media. Tapi ketika RDP dengan Polri itu ada keterbukaan. Kalau ini fungsinya untuk PR, itu bisa memperkeruh masalah," kata Anies. Menurut Rektor Universitas Paramadina itu, forum itu juga tak ubahnya seperti pengadilan yang tak menghadirkan pihak lainnya. Hasil-hasil penyidikan dipaparkan terbuka layaknya di sebuah pengadilan.

    

Tak bisa disalahkan juga, lanjut Anies, jika Polri juga menilai pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan sama. Kita (tim) itu diharapkan justru bisa menahan diri. Kalau makin hari makin berusaha untuk saling memojokkan, saya khawatir ujung-ujungnya bukan mencapai suatu yang tidak baik, itu menjadi kekhawatiran saya,"katanya.