TPP PNS Bakal Dipotong untuk Bayar Gaji PPPK Paruh Waktu? Terungkap di DPR
jpnn.com - TPP PNS bakal dipotong untuk membayar gaji PPPK paruh waktu. Informasi tersebut mencuat saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejumlah forum guru prioritas satu (P1) dengan Komisi X DPR RI pada 4 Juli 2024.
Hal itu bermula saat Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengungkapkan bagaimana galaunya peserta prioritas satu (P1) menghadapi seleksi PPPK 2024.
Sampai saat ini, regulasi pengadaan PPPK 2024 belum juga terbit. Begitu juga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) belum ditetapkan sebagai PP.
"Tahun lalu saat seleksi PPPK 2023, jauh-jauh hari kami sudah dapat bocoran guru P1 diprioritaskan. Nah, tahun ini tidak ada tanda-tandanya," kata Heti.
Guru P1 makin risau karena bocoran yang didapat malah pemerintah akan mengutamakan honorer dan non-ASN masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sementara, kata Heti, banyak P1 yang tidak masuk pendataan BKN dan hanya terdata di dapodik.
"Kalau hanya prioritas non-ASN yang masuk pendataan BKN, nasib P1 bagaimana. Sudah banyak kawan kami yang kena PHK, padahal mereka telah bekerja belasan tahun," seru Heti di hadapan pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI.
Kondisi makin runyam, tambah Heti ketika muncul informasi akan ada pemotongan TPP PNS sebesar 70 persen demi membayar gaji PPPK paruh waktu karena memenuhi ketentuan penyelesaian honorer hingga Desember 2024.
Ada kabar TPP PNS bakal dipotong untuk bayar gaji PPPK paruh waktu. Hal ini terungkap saat RDPU pentolan honorer di DPR RI.
- Ada Honorer Putus Kontrak Lolos Seleksi PPPK 2024, BKPSDM Kecolongan, Begini Ceritanya
- Soal Rencana Cetak Sawah, Legislator Mewanti-Wanti Pemerintah Soal Isu Ini
- Rapat Bareng Mentan, Legislator Ini Ingatkan Soal Kegagalan Food Estate Terdahulu
- Honorer & ASN PPPK Desak Tambahan Gaji 2 Juta untuk Semuanya, Jangan Hanya Guru
- Selamat, 9.532 Orang Lulus Seleksi Administrasi P3K di Bekasi
- Pernyataan Terbaru Wakil Mendikdasmen soal Kesejahteraan Guru Honorer