Tragedi Medan Teror Berbaju Demokrasi
Kamis, 05 Februari 2009 – 19:20 WIB
Karena itu, lanjutnya, unjuk rasa diatur undang-undang agar tujuannya tercapai dan tidak merusak serta mengganggu ketertiban yang berakibat buruk. Ia berharap, kita menjalankan demokrasi yang taat norma dan nilai sesuai dengan kepribadian Indonesia.
Baca Juga:
Di tempat yang sama, anggota DPD Benyamin Bura melihat semangat pemekaran sudah kebablasan. “Perlu diredam. Pemekaran boleh tetapi cara-caranya harus bijak karena pemekaran demi kesejahteraan masyarakat.”
Ginandjar mendukung agar pemekaran daerah diperketat. Sekalipun pembentukan Provinsi Tapanuli dibutuhkan dan didukung masyarakat tetapi tidak boleh menghalalkan berbagai cara. “Yang tidak baik adalah caranya, memaksakan. Yang menghalalkan cara, padahal banyak cara lain kalau hanya meminta Provinsi Tapanuli cepat jadi. Tanpa harus memakan korban.”
Atas nama demokrasi, ujarnya, diperlukan tindakan tegas bagi pelaku dan pihak di balik aksi, serta aparat keamanan yang lalai. “Biarkan hukum yang menyelesaikan. Hukum itu harus merata, baik kepada yang melakukan tindakan langsung atau tidak langsung.”
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menyebut aksi massa di gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa (3/2), hingga
BERITA TERKAIT
- Pererat Hubungan Antar-Negara, Perpustakaan Soekarno Garden Bakal Dibangun di Uzbekistan
- Polisi Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang, Keluarga Korban Lapor ke Polda Jateng
- Begini Nasib Aipda R, Polisi yang Tembak Mati Siswa SMKN 4 Semarang
- Kalah di Quick Count, Ridwan Kamil Masih Tunggu Hasil dari KPU
- Siswa SMK Tewas Ditembak Polisi, Menteri HAM Bereaksi Begini
- Keluarga Siswa SMK yang Tewas Ditembak Polisi Mengadu ke Polda Jateng